Redaksi akdah.ac.id – Penggunaan chatbot dalam sistem hukum semakin menjadi perhatian. Sejumlah pengadilan di Amerika Serikat tengah menanggapi fenomena ini seiring dengan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dalam persiapan kasus hukum oleh orang yang mewakili diri sendiri. Dalam beberapa putusan baru-baru ini, pengadilan memberikan pandangan yang beragam terkait status dan tanggung jawab chatbot dalam konteks hukum.
Kasus Pengadilan Terkait Chatbot
Dalam sebuah putusan yang menghebohkan pada bulan Februari, sebuah pengadilan federal di Michigan memutuskan bahwa percakapan seseorang yang mewakili diri sendiri dengan ChatGPT untuk mempersiapkan kasus hukumnya dianggap sebagai produk kerja yang dilindungi. Ini berarti bahwa komunikasi tersebut tidak dapat diakses oleh pihak lawan.
Namun, pada hari yang sama, pengadilan federal di New York memberikan putusan yang berlawanan. Dalam kasus ini, dokumen yang dihasilkan oleh seorang terdakwa kriminal menggunakan Claude tidak dianggap sebagai komunikasi yang dilindungi antara pengacara dan klien. Pengadilan berpendapat bahwa Claude bukanlah seorang pengacara dan pengguna tidak memiliki “ekspektasi yang wajar atas kerahasiaan komunikasi” dengan AI tersebut, mengingat perusahaan AI dapat membagikan data pengguna kepada pihak ketiga.
Beragam Pendapat di Kalangan Hakim
Perdebatan mengenai penggunaan chatbot dalam konteks hukum berlanjut saat Judge Braswell memutuskan bahwa penggunaan chatbot oleh individu yang mewakili diri sendiri harus tetap dilarang. Dia mencatat bahwa, meskipun sistem AI seperti ChatGPT mengumpulkan data pengguna untuk pelatihan dan tujuan lainnya, hal ini tidak menghilangkan seluruh ekspektasi privasi.
Isu tanggung jawab hukum juga muncul, terutama terkait apakah seorang chatbot memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat hukum yang baik. Judge Allison Goddard, seorang hakim federal di California, mengamati bahwa individu tanpa pengacara sering menerima nasihat yang salah dari ChatGPT saat mereka mencoba menilai nilai kasus mereka dalam negosiasi penyelesaian. Dalam satu kasus, seorang penggugat yang tergelincir dan jatuh di sebuah toko sangat mendasar meminta ganti rugi sebesar $700,000, jumlah yang jauh lebih tinggi dari nilai kasus yang sebenarnya.
Dampak Kesalahan Nasihat Hukum
Ketika hakim Goddard menanyakan dari mana penggugat mendapatkan ide untuk meminta jumlah sebesar itu, sang penggugat mengaku telah menggunakan ChatGPT. Hakim kemudian menjelaskan hukum yang berlaku dan menyarankan jumlah yang lebih realistis. Kondisi ini mengarah pada pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab jika chatbot memberikan nasihat yang keliru atau menyesatkan.
Tindakan Hukum Terhadap Perusahaan AI
Sebuah perusahaan asuransi, Nippon Life, baru-baru ini menggugat OpenAI. Mereka menuduh bahwa ChatGPT telah mempraktikkan hukum tanpa izin dan membantu seorang wanita membuka kembali kasus yang sudah diselesaikan, sehingga menyebabkan pengadilan dibanjiri dengan pengajuan yang tidak berdasar. Dalam tuntutan tersebut, mereka menegaskan bahwa ChatGPT bukanlah seorang pengacara.
OpenAI menanggapi dengan meminta agar kasus tersebut dibatalkan, menyatakan bahwa ChatGPT bukanlah individu dan tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan hukum. Kasus ini masih menunggu keputusan dari pengadilan.
Legislasi yang Mungkin Diterapkan
Beberapa negara bagian di Amerika Serikat mulai mempertimbangkan legislatif yang akan meminta pertanggungjawaban perusahaan AI ketika chatbot memberikan nasihat hukum yang buruk. Contohnya, New York memperkenalkan rancangan undang-undang pada bulan Maret yang akan melarang chatbot berpura-pura menjadi pengacara, meskipun mereka memberi tahu pengguna bahwa mereka berinteraksi dengan chatbot. Dalam kongres, serangkaian rancangan undang-undang diajukan untuk melarang chatbot berpura-pura sebagai pengacara, dokter, atau profesional berlisensi lainnya, walaupun belum ada kemajuan signifikan dalam undang-undang tersebut.
Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan AI
Meski ada risiko terkait penggunaan chatbot, banyak orang masih memilih untuk memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai sumber informasi hukum. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa individu yang sebelumnya ragu-ragu saat dihadapkan pada pertanyaan legalitas kini lebih percaya diri menjawab, setelah berlatih dengan chatbot. Judge Braswell mencatat bahwa keberadaan AI membuat sistem hukum yang kompleks menjadi sedikit lebih mudah dipahami.
Kesimpulan
Pertanyaan tentang penggunaan dan tanggung jawab hukum chatbot dalam persiapan kasus semakin mencuat di pengadilan-pengadilan AS. Dengan perdebatan yang berkembang dan putusan yang beragam, penting untuk memantau bagaimana sistem hukum akan beradaptasi dengan kemunculan teknologi ini. Penggunaan AI, sambil menawarkan beberapa kemudahan, juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi agar tetap menjaga integritas dan keandalan dalam praktik hukum.